Monday, January 21, 2008

(#) INFLASI (MAKRO)

BAB II

PEMBAHASAN




BAGAIMANA TERJADINYA INFLASI?

Tingkat inflasi untuk bulan Oktober 2005 yang sangat tinggi itu (8,75%) masih membuat prihatin banyak kalangan. Karena ada yang disebut core inflation, atau inflasi inti, oleh Bank Indonesia yang besarnya sekitar 7-8% setahun maka kedua pengaruh inflasi ini secara agregatip menimbulkan inflasi lebih dari 15% setahun. Maka arti inflasi harus disikapi.

Arti atau definisi umum dari inflasi adalah gejala kenaikan harga secara umum (artinya semua harga terpengaruhi) oleh karena “terlalu banyak uang mengejar jumlah barang yang jumlahnya tidak bertambah”. Inflasi dalam artian ini adalah gejala effective demand yang terlalu besar, entah oleh karena akibat kebijakan fiskal (anggaran belanja pemerintah) atau oleh kebijakan moneter dari bank sentral. Misalnya, dalam masa pertama RI inflasinya tinggi sekali oleh karena kebijakan fiskal terlalu “gampangan” (loose). Artinya, kalau pemerintah memerlukan uang maka ditempuh jalan yang mudah, yakni cetak saja uang baru. Usaha untuk mengumpulkan pajak baru merupakan usaha serius di zaman yang mutakhir. Pada tahap berikutnya maka dalil untuk “mencetak saja uang kalau diperlukan pemerintah” dikoreksi. Pembiayaan defisit anggaran belanja pemerintah diusahakan dengan cara yang tidak langsung menuju ke pencetakan uang baru. Maka pada tahap itu menarik pinjaman luar negeri menjadi jalan keluar yang sering ditempuh oleh pemerintah. Ini sesuai dengan prinsip umum pembiayaan defisit anggaran belanja pemerintah yang non-inflator, yakni berhutang saja dari luar dan dalam negeri, atau/dan menjual asset negara. Menjual asset negara untuk menutup defisit juga merupakan upaya yang lebih mutakhir, yakni dengan menjual BUMN, entah sebagian sahamnya atau secara keseluruhan (privatisasi).


Bank Indonesia sebagai bank sentral sekarang mempunyai misi tunggal, yakni menjaga nilai rupiah, artinya sekuat tenaga berusaha mengekang inflasi. Kalau ada tekanan inflasi yang meninggi maka BI menaikkan suku bunganya (BI rate atau SBI) sehingga mengerem pengeluaran kredit baru oleh sistim perbankan. Akan tetapi kalau inflasi tetap memuncak maka BI menghadapi dilema, seperti sekarang ini juga.

Secara umum terdapat dua jenis inflasi yakni kenaikan harga Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan headline inflation dan inflasi inti (core inflation). Kenaikan harga BBM merupakan faktor administered price atau kenaikan harga yang dipicu oleh kebijakan pemerintah.

Masalahnya, salah satu yang bisa memicu kenaikan inflasi inti itu adalah ekspektasi masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Yang terjadi seringkali kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa, termasuk yang tidak terkait langsung dengan kenaikan BBM.
Pemerintah juga perlu menyalurkan sebagian dana untuk investasi infrastuktur. Sebab selama ini hal yang menaikkan inflasi IHK adalah ketidaklancaran distribusi barang dan bahan pokok. Apabila distribusi lancar maka inflasi juga akan dapat ditekan.

Laju inflasi yang begitu tinggi, yang ditandai dengan melambungnya harga barang dan jasa, dikhawatirkan mendorong masyarakat mengorbankan pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi itu bisa semakin menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sehingga daya saingnya semakin merosot.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih, mengatakan kepada Pembaruan di Jakarta, Senin (7/11), kenaikan laju inflasi yang dibarengi dengan kenaikan harga akan menyebabkan masyarakat memilih secara ketat pengeluaran rumah tangganya.

Berkaitan dengan hal itu masyarakat akan menempatkan kebutuhan pangan se- bagai prioritas utama dalam belanja rumah tangga. Sedang kebutuhan lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, tidak masuk dalam prioritas.

Untuk itu, Adiningsih mengimbau pemerintah dan Bank Indonesia (BI) betul-betul bekerja keras meminimalisasi dampak inflasi terhadap ekonomi, terutama di tingkat rumah tangga, dengan memberikan insentif dan stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai cukup longgar pascakenaikan BBM.


DAMPAK DARI INFLASI


Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga akan menurun.

Adanya inflasi tentunya menjadi kekhawatiran semua pihak, khususnya pada sektor ekonomi di tingkat mikro. Bila melihat perkembangan inflasi nasional di bulan ini, secara parsial angka kumulatif inflasi sekira 17 persen, sementara secara keseluruhan pada 2005 rata rata kumulatif 10 persen. Sedangkan pihak pemerintah sendiri mengharapkan angka-angka tersebut pada 2006 yang dapat ditekan menjadi rata-rata sekira 8 persen.

Bagi Bank Indonesia, munculnya angka persentase ini dirasakan tinggi untuk menekannya melalui kebijakan uang ketat (tight money policy).

    Harapan BI dengan adanya kebijakan setidaknya perputaran uang di tengah masyarakat dapat dikurangi. Dan pengurangan dapat menekan angka inflasi. Kebijakan uang ketat ini bisa berjalan efektif selama masyarakat komitmen memegang rupiah. Rupiah dirasakan lebih untung jika dibandingkan memegang dolar Amerika Serikat.

    Dampak lain, yakni dengan semakin kuatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hasrat menabung masyarakat dalam rupiah semakin tinggi. Pada akhirnya, investor asing mau menanamkan investasinya ke dalam negeri. Jika semua berjalan mulus, tanpa adanya gangguan faktor eksternal, strategi yang dijalankan Bank Indonesia akan mampu menekan angkat, dan tingkat inflasi yang tengah berjalan.

Dalam menekan laju inflasi melalui tight money policy ada beberapa faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya inflasi.

  1. pasokan kebutuhan dan kelancaran distribusinya, infrastruktur serta sarana transportasi.

  2. perdagangan luar negeri, peraturan kepabeanan serta sarana kepelabuhan.

  3. faktor musim, bencana alam

  4. kondisi moneter regional/internasional, kebijakan moneter federal reserve bank.

Masalah yang sangat pelik saat ini, yakni pengangguran jauh lebih berbahaya dibanding penanganan masalah inflasi. Persoalannya masalah pengangguran tidak bisa hanya diatasi dengan berbagai kebijakan. Penyelesaiannya harus diimbangi dengan tindakan nyata dan rasional, yakni mengembangkan dan memberdayakan pada sektor riil. Ini semua membutuhkan dana investasi yang besar.

Dari perhitungan Bappenas dan BPS, angka 1 persen pertumbuhan inflasi (growth rate) dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 100 triliun. Jika pemerintah menghendaki angka pertumbuhan pada 2006 sebesar 6 persen, berarti dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 600 triliun. Dan sumber budget tersebut bisa dari pemerintah, perbankan dan pengusaha dalam dan luar negeri. Tentunya jumlah tersebut cukup besar dan tak sebanding dengan perkembangan ekonomi saat ini. Paling tidak, dengan estimasi pemerintah itu, pada 2006 ini dapat terpenuhi, jika pemerintah tetap mengacu pada target growth rate sebesar 6 persen.

Dari dasar estimasi perhitungan rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap sebanyak 250.000 tenaga kerja. Jadi kalau dikatakan growth rate pada 2006 sebesar 6 persen, penyerapan tenaga kerja akan mencampai sebanyak 1.500.000. Sedangkan pada tingkat nasional pertambahan jumlah tenaga kerja pertahun sebanyak 1.600.000. Dengan demikian ada sekitar 100.000 tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Mereka ini menjadi penganggur dan menambah rentetan jumlah penganggur sebelumnya. Itu kalau pertumbuhan mencapai 6 persen. Jika tidak tentu jumlah penyerapannya tidak demikian. Pada 2005, dimana growth rate yang dicapai hanya sebesar 4,5 persen dan daya serap tenaga kerja hanya 1.125.000. Itu berarti terjadi kelebihan sebesar 475.000 tenaga kerja. Bisa dibayangkan berapa besar jumlah angkatan kerja yang penganggur ditambah tahun-tahun sebelumnya.



BAGAIMANA MENGATASI INFLASI?


BI bisa melakukan Kebijakan uang ketat meliputi :

  1. peningkatan tingkat suku bunga;

  2. penjualan surat berharga (SBI);

  3. peningkatan cadangan kas;

  4. pengetatan pemberian kredit



Dalam pemulihan perekonomian makro, tim ekonomi pemerintah, harus mampu menciptakan kestabilan makro ekonomi, dengan menekan inflation rate menjadi single digit, sekitar 8 persen. Makro ekonomi yang menyangkut tiga komponen yaitu interest rate, inflation rate dan exchange rate, yang semuanya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Di sisi lain, dengan diturunkannya BI rate, hal tersebut berpengaruh pada turunnya suku bunga perbankan dan akan mendorong investor menanamkan investasi lebih banyak. Aktivitas perekonomian terus berputar. Dengan demikian akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar secara bertahap, sehingga pendapatan masyarakat akan ikut naik. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi secara nasional guna menanggulangi dan meningkatkan di berbagai sektor riil. Selain itu, pemerintah semestinya memfokuskan Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas, yang belum lama ini digagas Wapres Jusuf Kalla. Tidak kurang tujuh daerah baru yang akan ditunjuk untuk itu. Salah satunya adalah Propinsi Sumatra Utara. Namun, lokasinya belum ditetapkan. Namun sayang, pemerintah daerah setempat kurang meresponsnya dengan alasan tak jelas atau mungkin ketidaksiapan pemda, sehingga daerah ini akan kehilangan peluang untuk ditunjuk menjadi calon lokasi FTZ.

Adanya FTZ ini, semua ekonom sepakat bahwa FTZ adalah salah satu pilihan upaya yang efektif mendinamisasi atau bahkan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di satu kawasan. Para Perencana Wilayah mempunyai banyak pilihan untuk itu. Sebut saja, penetapan satu kawasan menjadi satu cluster bussines center (CBC), kawasan daerah pertumbuhan atau bahkan dalam kerangka kerja sama multilateral seperti IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Thailand).

Demikian pula halnya dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area, daerah perdagangan bebas ASEAN). Dalam persfektif lokal yang relatif sama, Batam juga dimaksudkan untuk itu. Dan kita bisa menyaksikan betapa besar kontribusi Otorita Batam sebagai daerah kawasan industri dan perdagangan bebas kepada kemajuan Provinsi Riau yang kemudian mampu mendorong terbentuknya satu Provinsi baru, Kepulauan Riau.

Bentuk perdagangan bebas dalam bentuk cluster kecil dalam satu negara, misalnya Batam (dulu ada juga Pulau Sabang) atau antara beberapa negara seperti AFTA, APEC, dan NAFTA merupakan implementasi daripada integrasi ekonomi yang bertujuan memacu atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana diutarakan Kindledger dan Linders (1978). Ada lima bentuk perdagangan yakni ; (1). Kawasan perdagangan bebas, (2). Custom union, (3). Pasar bersama, (4). Economic union, dan (5). Supranational union.

Dalam perspektif terbatas, kawasan perdagangan bebas (FTZ), hanya mengambil sebagaian kecil daripada dimensi integrasi ekonomi itu. Hal itu terutama dimaksudkan untuk memperluas pasar, manfaat timbal balik dari perdagangan dan sebagai katalis untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan tatanan perekonomian nasional.

Ketika terjadi inflasi masyarakat akan menempatkan kebutuhan pangan se- bagai prioritas utama dalam belanja rumah tangga. Sedang kebutuhan lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, tidak masuk dalam prioritas.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) betul-betul bekerja keras meminimalisasi dampak inflasi terhadap ekonomi, terutama di tingkat rumah tangga, dengan memberikan insentif dan stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai cukup longgar pascakenaikan BBM.

Menanggapi, pengaruh inflasi terhadap koreksi pertumbuhan ekonomi, Adiningsih mengatakan, untuk saat ini belum terlalu signifikan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya baru akan terasa pada semester I tahun 2006.

''Kalau melihat tren pertumbuhan ekonomi turun terus, yang mana pada triwulan IV 2004 mencapai 6,7 persen, kemudian pada triwulan I 2005 turun menjadi 6,2 persen, lalu 5,2 persen pada triwulan II 2005. Apalagi dengan inflasi yang tinggi tentu pertumbuhannya semakin melambat,'' katanya.

Dia berpendapat, sektor properti akan paling terpukul akibat tingginya inflasi, yang pada periode Januari hingga Oktober 2005 mencapai 15,6 persen dan inflasi tahunan (year on year) menjadi 17,9 persen.

Terpukulnya sektor properti ini karena selain tingginya harga bahan bangunan juga akan dihantam oleh dampak lanjutan inflasi.

''Properti tidak hanya terpukul karena kenaikan harga dan turunnya daya beli masyarakat, tetapi masih ditambah dengan konsekuensi inflasi tinggi, yakni kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tentu akan diimbangi dengan kenaikan suku bunga dana dan suku bunga kredit. Apalagi, kredit-kredit properti rata-rata kredit jangka panjang,'' katanya.

Menurut Adiningsih, inflasi pada Oktober 2005 yang mencapai 8,7 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005, hampir memukul semua sektor perekonomian mulai dari bisnis, investasi hingga konsumsi.

''Setelah properti bidang usaha yang cukup besar terkena dampak inflasi adalah industri nonbahan pokok, seperti industri hiburan, rekreasi, dan barang mewah,'' katanya.

Jenis industri tersebut sangat bergantung pada kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga dengan inflasi yang tinggi mereka cenderung menunda pemenuhan kebutuhan tersebut.

Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) Siswanto yang diminta pendapatnya seputar dampak inflasi terhadap kemerosotan kredit properti, mengatakan, kredit properti pada dasarnya mengikuti tren pertumbuhan ekonomi secara umum.

''Kalau pertumbuhan ekonominya baik tingkat permintaan terhadap kredit perumahan juga cukup tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin lambat pertumbuhan ekonomi, semakin turun permintaan kredit properti,'' kata Siswanto.

Kekhawatiran akan naiknya suku bunga setelah pengumuman inflasi masih bisa diantisipasi perbankan, khususnya dalam pemberian kredit ke sektor properti. Apalagi kalau suku bunga ke depan hanya sekitar 16-18 persen. ''Kecuali suku bunga kredit properti sudah mencapai 30 persen, akan sulit bagi perbankan untuk menyalurkannya,'' katanya.

Pemerintah mengakui laju inflasi Oktober 2005 terhadap Oktober 2004 (year on year) yang mencapai 17,89 persen di luar perkiraan. Pasalnya, pemerintah memprediksi tingkat inflasi year on year berada pada kisaran 15-16 persen.

Kendati demikian, pemerintah optimistis tingkat inflasi November dan Desember 2005 akan mengalami penurunan walaupun masih ada tekanan terhadap inflasi seperti Natal dan Tahun Baru.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu.

''Buat pemerintah, kenaikan itu jelas lebih tinggi dari tingkat exercise. Exercise (kajian) pemerintah inflasi year on year dibayangkan hanya sampai 15-16 persen, tapi sekarang sudah sampai 17,89 persen,'' ujarnya.

Ia menjelaskan dalam dua bulan terakhir ini pemerintah akan hati-hati terutama dalam menjaga pasokan makanan dan distribusi agar inflasi dapat dijaga di bawah 1 persen.

Koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan harus lebih harmonis terutama untuk mengendalikan ancaman inflasi di tahun 2008 mendatang. Perlunya mengendalikan inflasi agar tingkat suku bunga acuan BI Rate yang turun ke-8 persen bisa dipertahankan, sehingga investasi di sektor keuangan dan sektor riil lebih bergairah.

Demikian dikemukakan, Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib kepada SP di Jakarta, Jumat (7/12) menanggapi kebijakan bank sentral menurunkan BI Rate 25 basis poin (0,25 persen) dari 8,25 persen menjadi 8 persen.

Pengendalian APBN yang baik juga bisa menahan laju inflasi, yaitu dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran yang berimbang, sehingga prediksi akan terjadinya inflasi dalam suatu aspek bisa diminimalisir dengan menaikkan anggaran untuk aspek tersebut.

Setiap negara yang akan membangun memerlukan modal. Modal yang digunakan dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam teori pembangunan ekonomi banyak ditegaskan secara implisit tentang peranan modal dalam proses pembangunan. Menurut Adam Smith, modal mempunyai peran sentral dalam proses pertumbuhan output. Akumulasi modal sangat diperlukan untuk meningkatkan daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi modal yang tersedia dalam perekonomian, semakin tinggi pula kemampuan perekonomian tersebut menyerap tenaga kerja.

Pasar modal merupakan alternatif menggali pembiayaan pembangunan. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer), dengan adanya pasar modal pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Pasar modal Indonesia dalam perkembangannya telah menunjukkan sebagai bagian instrumen perekonomian, dimana indikasi yang dihasilkannya banyak dipicu oleh para peneliti maupun praktisi dalam melihat gambaran perekonomian Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap peran pasar modal tercermin dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tentang pasar modal. Dimana dinyatakan bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Sebagai salah satu instrumen perekonomian maka pasar modal tidak terlepas dari pengaruh yang berkembang di lingkungannya, baik yang terjadi di lingkungan ekonomi mikro yaitu peristiwa atau keadaan para emiten, seperti laporan kinerja, pembagian deviden, perubahan strategi atau perubahan strategis dalam rapat umum pemegang saham, akan menjadi informasi yang menarik bagi para investor di pasar modal.

Selain lingkungan ekonomi mikro, perubahan lingkungan yang dimotori oleh kebijakan-kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun regulasi pemerintah dalam sektor riil dan keuangan, akan pula mempengaruhi gejolak di pasar modal.

Menurunnya nilai tukar mata uang negara-negara Asia Tenggara terhadap Dolar, yang dimulai dengan terdepresiasinya nilai tukar Bath Thailand terhadap Dolar Amerika serikat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang meroket dengan angka tertinggi 15.000,00 rupiah per Dolar. Konsekuensinya menggetarkan sendi sosial ekonomi bangsa yaitu dengan meningkatnya laju inflasi dan yang tertinggi terjadi pada Desember 1998. Meningkatnya laju inflasi mengakibatkan menurunnya tingkat penjualan pada perusahaan-perusahaan publik sehingga laba yang mereka terima juga menurun Sejak terjadinya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap valuta domestik menurun. Padahal kepercayaan masyarakat terhadap valuta domestik merupakan kunci maju mundurnya ekonomi suatu negara, soalnya kepercayaan kepada mata uang dengan pelaksanaan pemerintahan atau kondisi politik memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (Makaliwe, Kontan 29 Januari 2001).

Kerugian yang dialami oleh perusahaan publik sebagai akibat memebengkaknya kewajiban luar negerinya mengakibatkan merosotnya kinerja fundamental perusahaan-perusahaan tersebut. Kemerosotan kinerja fundamental perusahaan atau emiten ditanggapi negatif oleh investor sebagaimana tercermin pada kemerosotan harga sahamnya dan indeksnya. Celakanya hampir seluruh emiten di Bursa Efek Jakarta, menderita kerugian selisih kurs karena memiliki hutang luar negeri yang mencapai 600 persen tersebut

Pada sektor moneter terjadi penurunan kredibilitas bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kondisi tersebut salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga bank, yang tujuannya adalah untuk menarik uang yang beredar di masyarakat dalam waktu yang relatif cepat, akibat buruk yang ditimbulkan dari kenaikan tingkat suku bunga simpanan ini mengakibatkan meningkatnya pula tingkat suku bunga kredit oleh bank, sehingga biaya bunga yang ditangung oleh para debitor yang sebagian besar pada sektor usaha menjadi semakin besar, hal ini mengakibatkan penurunan tingkat laba bahkan merugi. Merosotnya indeks harga saham gabungan mengakibatkan menurunnya kinerja dari pasar modal tersebut. Sebab keberhasilan pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran sekuritas, hal ini dipengaruhi oleh permintan para investor akan sekuritas di pasar modal, dan indeks bursa adalah pengukur dari tingkat pengembalian pasar saham pada bursa efek jakarta.





LAPORAN INFLASI
Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan

Bulan Tahun

Tingkat Inflasi

November 2007

6.71 %

Oktober 2007

6.88 %

September 2007

6.95 %

Agustus 2007

6.51 %

Juli 2007

6.06 %

Juni 2007

5.77 %

Mei 2007

6.01 %

April 2007

6.29 %

Maret 2007

6.52 %

Februari 2007

6.30 %

Januari 2007

6.26 %

Desember 2006

6.60 %

November 2006

5.27 %

Oktober 2006

6.29 %

September 2006

14.55 %

Agustus 2006

14.90 %

Juli 2006

15.15 %

Juni 2006

15.53 %

Mei 2006

15.60 %

April 2006

15.40 %


CARA MENGHITUNG INFLASI


Dalam perhitungan inflasi ada tiga metode yang dipakai :
1. Indeks Harga Konsumen
2. Indeks Harga Perdagangan Besar
3. GDP deflator

BPS memakai IHK dalam perhitungan inflasinya, rumusnya adalah IHKt-(IHKt-1)/IHKt-1. Atau membendingkan indeks tahun bersangkutan dengan sebelumnya/basis.


Komoditi-komoditi yang berada dalam perhitungan IHK adalah komoditi-komoditi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mengetahui komoditi-komoditi apa saja yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, BPS melakukan Survei kurang lebih setiap 5 tahun (BPS mengeluarkan Survei Biaya Hidup tahun 2002, rencananya awal tahun 2008 akan keluar Survei Biaya Hidup 2007). Dalam survei ini didapatkan informasi jenis komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat berserta peringkat prioritas masing-masing komoditi. Akibatnya dalam perhitungan IHK digunakan rata-rata tertimbang untuk setiap kelompok dan jenis komoditi, artinya setiap kelompok dan jenis komoditi memiliki bobot yang berbeda-beda, didasarkan pada prioritas konsumsi masyarakat kita.


Untuk masyarakat Indonesia kelompok bahan makanan mempunyai bobot 24.68% sedangkan kelompok kesehatan hanya 4.31% (dan ada bobot-bobot kelompok lainnya).


Jadi logikanya, misalnya obat-obatan, emas, atau produk aksesoris mobil harganya naik tinggi, tapi pengaruh terhadap inflasi secara keseluruhan kecil sekali karena bobot masing-masing komoditi diatas kecil (atau dengan kata lain tidak masuk prioritas utama dalam konsumsi masyarakat Indonesia, walaupun ada beberapa orang menganggapnya penting). Tapi pada saat harga bahan pangan naik, efeknya ke inflasi secara keseluruhan bisa lebih besar karena bobotnya yang besar. Bobot ini terus digunakan dalam perhitungan BPS sampai mengeluarkan Survei baru lagi. GDP atau Gross domestic Product Deflator merupakan sebuah indikator mengukur indikasi inflasi yang diperoleh dari GDP nominal dikurangi GDP real. Jika Gdp deflator naik maka nilai mata uang negara tersebut akan naik.

Dalam menghitung IHK, BPS menentukan tahun 1996 sebagai tahun dasar, yang dinilai sama dengan 100. Sebagai contoh : IHK Februari 2001 sebesar 224. Hal ini berarti harga barang atau jasa yang dibeli pada bulan itu adalah 124% lebih mahal dibandingkan harga pada tahun dasar 1996. Misalnya IHK Februari 2001 naik 2 poin dibandingkan IHK Januari 2001, dimana IHK januari tersebut sebesar 222. Perubahan dari 222 ke 224 menggambarkan 2% inflasi, yang dapat berarti inflasi naik 2% di bulan Maret 2001.





BAB III

KESIMPULAN



Kesimpulan dari uraian dalam makalah ini adalah :

  1. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga secara umum (artinya semua harga terpengaruhi) oleh karena kelangkaan persediaan barang yang ada di pasaran.

  2. Penyebab inflasi antara lain :

  • Kebijakan fiskal terlalu “gampangan” (loose). Artinya, kalau pemerintah memerlukan uang maka ditempuh jalan yang mudah, yakni cetak saja uang baru ()

  • Kenaikan harga BBM yang diikuti harga sembako yang disebabkan kelangkaan BBM atau sembako tersebut. Sebenarnya hal ini disebabkan karena distribusi BBM atau sembako tersebut yang kurang lancar.

  • Kenaikan biaya pendidikan

  • Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, karena menurunnya kinerja pasar modal

  • Ekspektasi masyarakat akibat kenaikan harga BBM, yakni dengan tersendatnya perekonomian

  • Pengendalian APBN yang kurang baik , karena penerimaan dan pengeluaran yang tak berimbang dalam suatu sektor

  • Rencana Kenaikan gaji pegawai negeri

  1. Dampak dari Inflasi :

  1. Hal yang bisa dilakukan untuk menahan laju inflasi :

  • Pengendalian APBN yang baik

  • peningkatan tingkat suku bunga;

































DAFTAR PUSTAKA





Herlambang, Tedy dkk. Ekonomi Makro: Teori, Ekonomi dan Kebijakan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta : 2001



www.suarapembaruan.com



kolom.pacific.net.id



www.hukmas.depkeu.go.id



digilib.unikom.ac.id



No comments: